Stok Pupuk Subsidi di Blora Aman, Petani Diminta Segera Ambil

Blora – Stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dalam kondisi aman. Makanya, para petani yang biasanya mengeluhkan kondisi kesulitan pupuk, diminta untuk segera mengambil di kios pupuk lengkap (KPL) yang telah tersedia.

Salah seorang KPL, Eko Priyono menjelaskan jumlah pupuk bersubsidi jenis urea sekitar 90 ribu ton, sedangkan untuk jenis NPK sekitar 68 ribu ton.

“Artinya lebih dari cukup untuk musim ini,” ucap Eko saat ditemui wartawan di kios Blora, Jawa Tengah, Sabtu (30/11/2024).

Dirinya mengatakan untuk saat ini stok pupuk bersubsidi di gudang kondisinya sedang menumpuk. Sehingga dipastikan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di Blora.

“Sementara petani belum pada beli karena mungkin hujannya kurang, jadi belum banyak yang diambil,” terang dia.

Meski demikian, dirinya tidak menampik terkait adanya para petani yang sering mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Sebagai KPL atau pengecer pupuk, Eko mengaku para petani belum banyak yang memahami aturan-aturan untuk mengambil pupuk bersubsidi.

“Distributor KPL itu enggak ada yang mempersulit pupuk, semua karena aturan yang kadang-kadang ya itu karena petani kurang paham,” ujar dia.

Dirinya mencotohkan, terdapat petani yang ingin mengambil pupuk subsidi dengan KTP, tapi ternyata alokasi di RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) tidak ada. Kemudian juga ada petani yang sudah mengambil jatah pupuk subsidi, lalu menggunakan KTP agar dapat tambahan pupuk lagi.

“InsyaAllah kios ini mencoba dan berusaha untuk jangan sampai salah dalam melayani petani,” kata dia.

Dalam melayani petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, harganya juga dipastikan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Untuk pupuk urea bersubsidi, HET nya Rp 2.250 per kilogram. Sementara untuk pupuk NPK Phonska bersubsidi, HET nya Rp 2.300 per kilogram.

“Iya harus sesuai, karena harga sudah ditentukan dalam sistem, kita enggak bisa merekayasa nota,” jelas dia.

Walaupun demikian, dirinya juga mengakui adanya pupuk bersubsidi yang dijual di atas HET, namun dengan sejumlah alasan.

“Misalnya kelompok tani butuh kas, kadang-kadang ada kesepakatan antar kelompok untuk menaikkan harga untuk kas kelompok. Mungkin karena kios mengantarkan sampai tempat, karena harus ada biaya transport dan bongkar muat pupuknya, atau mungkin karena dibayar setelah panen, itu kan di luar aturan HET. cuman kalau selama itu cash, di tempat, tidak nganter ya sesuai HET,” tandas dia. (Aya)